(Suara Merdeka – Wacana Nasional 10 Februari 2014)
MENGINJAK minggu kedua Februari 2014, banyak dosen makin resah karena batas waktu pengisian data ke dalam sistem informasi pengembangan karier dosen (SIPKD) kian dekat. Padahal program yang berbasis internet tersebut acap melambat, bahkan berhenti bekerja. Adalah Ditjen Dikti yang mewajibkan dosen menuliskan semua aktivitas tiap semester ke dalam sistem informasi itu.
Berbeda dari program Beban Kerja Dosen (BKD) sebagai syarat pencairan tunjangan profesi, SIPKD diisi oleh dosen dengan menggunakan internet. Dosen seluruh wilayah dimungkinkan mengisi bersamasama dan secara otomatis jadi satu di pusat Ditjen Dikti. Selain isian kegiatan, mereka diminta melampirkan softcopy bukti aktivitas.
Dibanding pengisian BKD, proses pengisian SIPKD seharusnya lebih cepat karena meniadakan perantara. Dampaknya pun keakuratan data lebih terjamin dan secara bersamaan bisa digunakan oleh sistem lain yang dibangun Dikti. Secara teori, SIPKD mestinya lebih andal.
Namun Dikti tidak mengantisipasi soal kesamaan waktu mengisi data pada sistem itu. Realitas itu mengakibatkan menjelang batas waktu, situs (web) sistem informasi tersebut sangat lambat, kendati waktu larut malam. Bahkan akhir 2013 dan akhir Januari 2014 sistem tersebut down.
Pada akhir 2013, ada kebijakan perpanjangan batas waktu pengisian dan membagi jadwal berdasarkan jabatan fungsional dosen. Namun pada akhir Januari 2014 tampilan yang muncul adalah permohonan maaf dan janji memperpanjang waktu pengisian. Kebiasaan mengisi data menjelang batas waktu, jumlah dosen yang ratusan ribu, dan ukuran dokumen yang diunggah, tampaknya tidak diantisipasi sejak awal. Sistem tak perlu harus down karena tingginya lalu lintas pengisian data.
Pengelola perlu kembali melihat keberadaan koordinator perguruan tinggi wilayah yang rata-rata memiliki server di internet untuk kebutuhan operasional. Program SIPKD dapat disebar ke semua server koodinator agar dosen di wilayahnya dapat mengisi secara terpisah dari dosen wilayah lain.
Posts
